Padang — Pemerintah pusat memastikan percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sumatera Barat (Sumbar) pascabencana melalui intervensi langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejumlah proyek jalan dan jembatan prioritas masuk dalam agenda Kementerian Pekerjaan Umum (PU) guna mendukung pemulihan serta penguatan konektivitas wilayah.
Kepastian tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Menteri PU Dody Hanggodo ke Sumatera Barat bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Rabu (27/1/2026). Dalam kunjungan itu, pemerintah pusat menyampaikan komitmen mempercepat sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai strategis.
Andre Rosiade mengatakan Kementerian PU akan melakukan diskresi khusus untuk memperbaiki ruas jalan provinsi Alahan Panjang–Solok–Bayang di Kabupaten Pesisir Selatan yang selama ini mengalami kerusakan parah. Ruas jalan tersebut dinilai vital karena dapat memangkas waktu tempuh dari sekitar empat jam menjadi 40 menit.
“Insya Allah Pak Menteri akan melakukan intervensi agar APBN turun. Usulan dari Pak Gubernur sekitar Rp275 miliar dan ini penting karena menjadi jalur vital masyarakat,” ujar Andre yang juga menjabat Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI.
Selain perbaikan jalan, pemerintah pusat juga memastikan percepatan pembangunan ulang Jembatan Sikabu di Kabupaten Padang Pariaman. Jembatan tersebut diketahui telah dua kali ambruk akibat derasnya arus sungai.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa Balai Teknik Sungai dan Sumber Daya Air saat ini tengah melakukan kajian cepat untuk pembangunan jembatan tersebut. Ia menargetkan desain rampung dalam waktu satu bulan agar proses konstruksi dapat segera dimulai.
“Masalah utama Jembatan Sikabu ada pada kondisi sungainya. Karena itu desainnya harus tepat, tetapi kami kejar agar bisa segera dibangun,” kata Dody.
Di sektor jalan nasional dan provinsi, Andre juga memastikan kelanjutan proyek jalan Payakumbuh–Sitangkai dengan nilai anggaran Rp75 miliar yang ditargetkan rampung pada Juli 2026. Selanjutnya, pembangunan akan dilanjutkan ke ruas Sitangkai–Batusangkar melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahun 2026 dengan estimasi anggaran di atas Rp100 miliar.
“Ini perintah langsung Presiden. Jalan provinsi di Tanah Datar akan dibangun oleh Kementerian PU melalui Inpres Jalan Daerah,” ujar Andre.
Dody menambahkan, pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui semangat Build Back Better, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik pascabencana. Infrastruktur strategis tersebut juga diprioritaskan untuk mendukung kelancaran arus logistik dan distribusi pangan, khususnya dari Solok menuju Pesisir Selatan.
Dengan intervensi langsung pemerintah pusat, Sumatera Barat diharapkan memiliki infrastruktur yang lebih kuat, tangguh, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (*)
