Parit Malintang – Sekretaris Daerah Padang Pariaman Jonpriadi, membuka secara resmi rapat Sinkronisasi dan Persamaan Persepsi antara RSUD Padang Pariaman dengan OPD, di Aula Puncak Anai RSUD Padang Pariaman (20/08).
Rapat yang bertemakan Kemandirian RSUD dalam Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Mutu Layanan RSUD Padang Pariaman dihadiri oleh Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) Pusat Dr. R. Heru Ariyadi, Kepala Bagian Organisasi tata Laksana Kemenkes Dr. Ika Trisia dan ketua DPRD Padangpariaman.
Dalam sambutan Ketua DPRD Padang Pariaman Happy Neldy mengajak seluruh lapisan masyarakat, ASN hingga anggota DPRD agar berobat dan menngunakan layanan RSUD Padang Pariaman. Ajakannya ini bertujuan untuk turut membangun dan mempopulerkan RSUD milik daerah Padang Pariaman.
“Apalagi semua sarana dan prasarana yang ada di RSUD ini sudah sangat lengkap dengan pelayanan yg sudah prima dan melebihi standar,” puji Ketua DPRD Padang Pariaman sementara itu.
Senada dengan itu Sekda Jonpriadi juga menyampaikan harapan yang sama dan agar bekerja sama dalam meningkatkan produk pelayanan, mempromosikan RSUD Padang Pariaman.
“Supaya RSUD kita menjadi kunjungan pertama oleh masyarakat Padang Pariaman sehingga pengelolaan keuangan yang akan masuk di RSUD Padang Pariaman bisa tercapai sesuai dengan target yg ada,” katanya.
Jonpriadi mengajak seluruh peserta yang hadir pada acara itu untuk dapat berkomitmen dalam peningkatkan pengelolaan keuangan dan mutu layanan RSUD sehingga bisa meningkatkan PAD Padang Pariaman.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Direktur RSUD Padang Pariaman, dr. Lismawati, M.Biomed menjelaskan kegiatan ini dalam rangka menyamakan persepsi antara DPRD dan OPD terkait dengan RSUD tentang status RSUD yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Sebagai BLUD, RSUD Padang Pariaman sudah harus mengurus diri sendiri, mengelola keuangan sendiri, namun masih butuh bimbingan, pengawasan dan arahan dari Pemkab Padang Pariaman,” papar Lismawati.
Lismawati juga menjelaskan bahwa sistim keuangan RSUD terpisah dengan APBD Pemda namun tetap harus melaporkan ke Bupati kondisi keuangannya untuk dicatatkan dalam APBD Padang Pariaman.
“Hal ini lah yang akan kita diskusikan bersama dalam rapat ini,” tukas Lismawati. (Fadhil)
