 |
| Bupati Padangpariaman Ali Mukhni bersama Sestama BPK RI di Tarok City Sabtu 15/9. (Foto: Humas) |
Kayu Tanam – Satu lagi lembaga negara di pusat terpincut dengan gaung Kawasan Strategis Terpadu (KST) Tarok City. Kali ini lembaga negara non Departemen BPKP RI berharap kepada Bupati Padang Pariaman dapat alokasi 10 Ha untuk didirikan Pusdiklatwas BPKP Wilayah Indonesia Barat.
Hal ini terungkap dalam harapan yang disampaikan Sekretaris Utama (Sestama) BPKP RI, Dadang Kurnia ketika dijamu Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni di ruang kerjanya, Sabtu (15/09).
Ikut bersama Dadang Kurnia, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Danny Amanda, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Djoko Prihardono, beberapa pejabat eselon 3 dan 4 baik dari BPKP RI, Perwakilan BPKP Sumbar dan Pusdiklatwas.
Dalam pemaparan Bupati Ali Mukhni menjelaskan rencana pembangunan KST Tarok City yang dimulai sejak tahun 2016 saat ISI Padang Panjang datang menemui Bupati untuk bisa dicarikan lahan pemindahan kampus ISI Padang Panjang.
“Boleh dikatakan, ISI Padang Panjang lah yang membuka jalan pertama kali terbukanya KST ini,” jelas Ali Mukhni.
Ali Mukhni mengatakan, ISI Padang Panjang bisa dikatakan sebagai pelopor pembuka KST Tarok City, karena atas dasar keinginan mencari lahan di Padang Pariaman, terbukalah informasi dari BPN Padang Pariaman bahwa ada tanah negara seluas 697 Ha berdasarkan SK Kepala BPN RI Nomor 25-V.B-2003 tanggal 3 September 2003 tentang Penegasan Batalnya Pemberian Hak Guna Usaha Berdasarkan SK Kepala BPN Tanggal 5 Oktober 1992 Nomor 24/HGU/BPN/92 Atas Tanah yang Terletak Di Kabupaten Padang Pariaman.
“Kemudian, kami menawarkan lahan di KST ke beberapa perguruan tinggi yanga ada di Sumbar dan mendapat sambutan yang sangat positif, antara lain Universitas Negeri Padang, Pliteknik Negeri Padang dan UIN Imam Bonjol Padang,” sambung Ali Mukhni.
Selanjutnya, kata Ali Mukhni, lahan di KST juga ditawarkan ke beberapa Kementerian dan lembaga non departemen seperti Kemenkes, Kejagung, Kemenhan, BPN dan LAN.
“Semua instansi tersebut tertarik, bahkan LAN sudah MOU dengan Gubernur dan kami. Sementara Menkes menjanjikan akan mendirikan rumah sakit vertikal bertaraf internasional,” tukuknya.
Mendengar pemaparan Bupati Padang Pariaman dua periode itu, Sestama menjadi tertarik dan menyatakan harapannya untuk BPKP juga bisa dialokasikan lahan setidaknya 10 Ha yang akan diperuntukkan bagi Pusdiklatwas.
“Kami sudah memiliki dua Pusdiklatwas, satu di Ciawi dan satu lagi di Bali. Kebanyakan peserta diklat kami senang kalau di Bali karena banyak tempat wisatanya, namun kami ingin juga ada Pusdiklatwas yang lumayan luas dan modern di Sumatera ini,” kata Dadang diamini Djoko.
Di Ciawi, kata Dadang lagi, sudah tidak bisa diperluas apalagi berada di kawasan yang padat.
“Ketika kami mendengar cerita Kepala Perwakilan Sumbar bapak Danny tentang tawaran bapak Bupati untuk mendirikan Pusdiklat di Tarok City, ini ada rezeki kami, maka kami sempatkan berkunjung ke Padang Pariaman saat pagi tadi ada acara pertemuan dengan BPKP Sumbar di Padang,” jelas Dadang lagi.
Menurut Dadang, kebutuhan gedung diklat baru terasa sangat penting karena rata rata setahun 13.000 PNS baik dari APIP maupun auditor yang harus mengikuti diklat pengawasan.
“Banyak permintaan yang tidak bisa kita layani,” kata Dadang dibenarkan Djoko.
“Kita berharap, Pusdiklatwas di sini modern, lengkap. Rata rata minimal seminggu sampai 15 hari diklatnya. Kalau pusdiklatnya modern, peserta diklat betah dan tidak mau segera cepat pulang.
Dadang juga sangat terkesan dengan konsep KST yang direncanakan Bupati Padang Pariaman karena KST ini menjadi pusat pendidikan dan pelatihan.
“Pusat pendidikan dengan perguruan tinggi akan mendatangkan banyak orang dalam suatu waktu dan permanen setiap saat. Kawasan ini akan sangat ramai dan lingkungan di sini akan ramai dan otomatis perekonomian akan meningkat. Seperti di Depok maju karena ada UI dan beberapa universitas swasta,” jelasnya.
Ketika ditanyakan apa rencana selanjutnya jika lahan sudah diperoleh, Dadang menjawab akan membuat disainnya dulu kemudian mengusulkan anggaran ke DPR RI melalui persetujuan anggota BPKP.
Sementara Kepala Pusdiklawas Djoko menjelaskan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan peserta diklat dari berbagai kelas diklat.
“Sebagai contoh, peserta diklat tahun 2016 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2013, dari 6.089 menjadi 13.409,” katanya memaparkan data.
Dia melanjutkan, peningkatan jumlah peserta tidak diiringi peningkatan sarana diklat. Peningkatan jumlah peserta memaksa untuk melaksanakan diklat di luar sarana prasarana pusdiklat. Proporsi penyelenggaraan diklat di luar Pusdiklat senantiasa meningkat, dari 34% pada tahun 2013, meningkat menjadi 45% dai tahun 2017.
“Jumlah peserta diklat dari Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 meningkat 250% dari tahun 2015. Sementara jumlah peserta diklat dari seluruh Sumatera tahun 2017 meningkat lebih dari 200% dari tahun 2015,” katanya menutup.
Setelah presentasi di kantor Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni mengajak rombongan BPKP meninjau KST Tarok City. (Andri Satria)
