Pariaman – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman Sepno Fahmi, mengharapkan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang ada di kabupaten Padang Pariaman segera mendaftarkan perizinannya ke DPMPTP.
Harapan itu disampaikannya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Erman, saat menerimanya di kantor DPMPTP dalam rangka koordinasi. Koordinasi ini dilakukan mengingat masih kurangnya jumlah BUMNag yang mendaftarkan perizinannya.
“Koordinasi ini kita lakukan agar semua BUMNag yang ada di Padang Pariaman agar segera mendaftarkan perizinannya. Karena dari 53 BUMNag yang sudah terdaftar di DPMD baru tiga (3) Bumnag yang sudah mendaftar,” ungkap Sepno.
Hal itu dibenarkan oleh Kabid Perizinan dan Non Perizinan Heri Sugianto, saat mendampingi Plt Kadis DPMPTP pada saat koordinasi tersebut.
“Ya benar. Dalam laporan dan catatan kita hanya baru ada tiga BUMNag yang sudah terdaftar diperizinan kita, mereka adalah BUMNag Pakandangan Emas, Rangkiang Sarikat Kapalo Hilalang, dan BUMNag KAMI (Kasang Mandiri),” paparnya menjelaskan.
Lebih lanjut mantan Kasubbag Humas dan Media itu menjelaskan bahwa perizinan BUMNag ini memiliki perbedaan dengan badan hukum lainnya. Tidak seperti badan hukum layaknya Perseroan Terbatas, Yayasan ataupun Koperasi, dimana kesemuanya mendapatkan statusnya sebagai badan hukum saat mendapatkan pengesahan dari kementerian terkait (Kemenkumham). Namun khusus untuk BUMNag tidak merlukan pengesahan dari kementerian terkait.
“Oleh karena itu kita siap memfasilitasi dan mempermudah proses perizinan BUMNag yang ada di Padang Pariaman,” katanya meyakinkan.
Menurut Heri, UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP tentang Desa tidak disebutkan secara eksplisit saat mana BUMNag sah menjadi sebuah badan hukum, namun dari pasal 88 UU Desa jo pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa pendirian BUMNag dilakukan melalui musyawarah nagari dan ditetapkan dengan peraturan nagari maka dapat disimpulkan bahwa saat telah disahkannya kesepakatan dalam musyawarah nagari dan kesepakatan tersebut ditetapkan dalam suatu Peraturan Nagari, maka pada saat itulah telah lahir BUMNag sebagai badan hukum.
Kepala DPMD, Erman mengatakan bahwa BUMNag merupakan salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat menjadi salah satu yang berkontribusi pada sumber pendapatan nagari. Oleh karena itu keberadaan BUMNag perlu mendapatkan justifikasi hukum yang pasti.
Menurut Erman, Ketentuan UU tentang Desa jelas menyebutkan bahwa BUMDes/Nag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
“Kita berterimakasih atas koordinasi dari DPMPTP dan kita akan sampaikan Kepada seluruh Wali Nagari yang telah memiliki BUMNag, tetapi belum mendaftarkan perizinannya untuk segera mendaftar,” ujar Erman. (*)
