Padangpariaman – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) gelar Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) bagi operator SIKS-NG se-kabupaten Padang Pariaman di Hall Saiyo Sakato, Jumat (10/5).
Kepala DSP3A Hendra Aswara mengatakan sekitar 36 ribu KK yang terdapat pada BDT penerima bantuan untuk wilayah Padang Pariaman sejak beberapa tahun lalu. Data tersebut perlu divalidasi oleh perangkat kecamatan dan perangkat nagari.
“Dari 36 ribu itu pasti sudah ada yang meninggal, pindah alamat atau sudah sejahtera. Bahkan ada yang dobel datanya. Ini perlu kita benahi bersama” kata Hendra didampingi Kabid Penanganan Fakir Miskin Emri Nurman.
Selanjutnya, kata Hendra, validasi dan verifikasi data dilaksanakan selama 40 hari oleh tenaga operator nagari dan kecamatan yang difasilitasi oleh pilar-pilar sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK), Karang Taruna dan lainnya.
“Kita benar-benar ingin mendapatkan data keluarga miskin yang sesuai indikator yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi jangan ada dusta di antara kita” kata Jebolan STPDN Angkatan XI itu.
Data yang telah terverifikasi dan validasi akan menjadi acuan yang akurat untuk pemberian bantuan lanjutan. Sehingga bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak ada unsure KKN.
Pada bimtek tersebut, Mantan Kabag Humas itu juga menyampaikan bahwa Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Padang Pariaman akan meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kemiskinan Padang Pariaman pada tanggal 20 Juni nanti.
Menurutnya pusat pelayanan ini adalah yang pertama di wilayah Sumatera Barat sebagai wujud nyata Bupati Ali Mukhni dalam komitmen pengentasan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
“Sesuai arahan bapak bupati, Peresmian Pusat layanan ini akan dihadiri gubernur Sumatera Barat dan menjadi pilot projek nasional” kata Kadis termuda itu.
Sementara Bupati padang Pariaman yang diwakili oleh Asisten Adminitrasi Pemerintahan Idarussalam menyampaikan kegiatan ini sesuai dengan salah satu visi Padangpariaman yakni mewujudkan Padang Pariaman yang religius, cerdas dan sejahtera.
Ia juga berharap dalam proses verifikasi dan validasi data ini harus sesuai dengan 14 indikator dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan.
“Kita berharap adanya data yang telah diverifikasi dan validasin ini menjadi acuan untuk kebijakan selanjutnya untuk kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman” tutup Idarussalam.
Sementara Kabid PFM Emri Nurman dalam laporannya mengatakan Bimbingan Teknis verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu bagi Operator SIKS – NG Se Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari 103 operator nagari dan 17 operator tingkat kecamatan se Kabupaten Padang Pariaman. Peserta diberikan uang transportasi dan akomodasi oleh panitia pelaksana.
Adapun narasumber pada Bimtek ini yaitu Devi Erfita, dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. (*)
