Padangpariaman – Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara melakukan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) Penerima Bantuan Sosial. Seluruh penerima bansos didata berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Artinya, seluruh warga yang masuk dalam BDT akan diketahui bantuan apa saja yang telah diterima seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, JKN-KIS, dan lainnya. Bantuan bisa bersumber APBN, APBD Propinsi dan Kabupaten, CSR dan Perantau.
“Permasalahan bantuan sosial adalah terkait validasi data yang belum sinkron. Contohnya, Nama dan NIK tidak sesuai, ada yang sudah pindah, ada yang sudah sejahtera dan bahkan ada yang sudah meninggal. Data ini alan menjadi acuan sebagai penerima bansos ke depan” kata Hendra.
Guna memvalidasi data penerima bansos, tambah Hendra, telah diluncurkan inovasi terbaru dalam yaitu Sistim Informasi Penanganan Kemiskinan (SI PENANGKIS). Aplikasi ini dibuat oleh Disdukcapil dengan memanfaatkan elemen data yang ada pada KTP elektronik.
Data penerima bansos ini, kata Hendra, dapat diakses dimana saja dan kapan saja sebagai komitmen daerah dalam keterbukaan informasi publik. Bahkan masyarakat juga membuat pengaduan apabila warga yang dirasa sudah sejahtera namun masih menerima bantuan
“Aplikasi ini yang pertama di Sumbar kolaborasi Dinsos dan Disdukcapil sesuai arahan Bapak Bupati yang bertujuan agar data penerima bansos tercatat secara akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan Kita hadirkan bapak Zulhari sebagai Narasumber dari Disdukcapil” ujar Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perindustrian ini.
Sementara Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Emri Nurman mengatakan Aplikasi Si Penangkis akan dilakukan penginputan data secara bertahap per kecamatan. Adapun penginputan data melibatkan 20 orang operator yang terdiri staf Dinsos dan pendamping PKH.
“Data yang diinput sangat banyak seperti 37 ribu KK untuk BDT, 17 ribu KK penerima PKH, 19 ribu KK penerima BPNT dan lainnya. Kita target tahun ini sudah tuntas” ujar Emri. (*)
