Lintassumbar.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pariaman adakan koordinasi dan sosialisasi tahapan Pilkada tahun 2020 di aula Kantor Bawaslu Kamis (1/10/2020).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor :170/K.Bawaslu.Prov-SB/PM.00.01 perihal Intruksi Penertiban dan Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
Rapat koordinasi tersebut merujuk pada instruksi dari Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar) perihal penertiban dan penanganan pelanggaran APK pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumbar tahun 2020.
Dalam kesempatan itu, Riswan selaku Ketua Bawaslu Kota Pariaman mengatakan dalam kegiatan ini pihaknya melibatkan partai pengusung pasangan calon.
“Tujuannya agar pihak partai pengusung dapat menyampaikan informasi terkait APK dan penertiban. Saat ini kami telah melakukan identifikasi APK yang telah terpasang di kota Pariaman,” ungkap Riswan, Ketua Bawaslu Kota Pariaman.
Riswan merinci, pada 4 kecamatan di Kota Pariaman pihaknya telah mengidentifikasi jenis APK yang dipasang oleh pasangan calon seperti baliho, spanduk, umbul-umbul spanduk dan lainnya.
“Baliho yang telah terpasang ada sebanyak 274, umbul-umbul 11, videotron ada 20 dan spanduk ada 658,” ungkap Riswan.
Terkait APK tersebut pihaknya berharap kepada tim kampanye atau tim partai pengusung dapat menertibkan terlebih dahulu. “Sisanya baru kita bersama yang bersihkan,” ulas Riswan.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pariaman, Aisyah yang juga hadir dalam rapat tersebut menuturkan, karena kota Pariaman hanya terlibat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka terkait APK, zonasi dan aturan diatur oleh KPU Provinsi.
“Kami hanya meneruskan keputusan dan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi. Nah untuk surat keputusan (SK) dan teknis penertiban sudah kami serahkan kepada pihak SatPol PP Pariaman,” ungkap Aisyah.
Selain itu, Aisyah juga mengungkap bahwa pihaknya telah mengusulkan perubahan zonasi kepada KPU Provinsi.
“Karena ada usulan dari teman-teman PPS, maka kami usulkan perubahan zonasi kepada KPU provinsi. Perubahan zonasi itu telah diplenokan KPU provinsi,” jelas Aisyah.
Terlepas itu semua, Aisyah mengatakan bahwa APK akan difasilatasi oleh KPU Sumbar yang akan diserahkan kepada pasangan calon.
“APK yang akan diberikan adalah 5 baliho untuk masing-masing calon, 20 umbul-umbul, 5 videotron. Pasangan calon juga boleh menambah apk dengan total yang telah ditentukan,” sebut Aisyah.
Dia juga menyinggung terkait iklan yang dimuat di media masa bahwa iklan diperbolehkan pada saat 14 sebelum masuk masa tenang.
Hadir dalam rakor ini, Kepala BPKPD Kota Pariaman Buyung Lapau, Ka. Dinas Satpol PP dan Damkar Elfis Candra, Plt. Ka. Dinas Kesehatan Syahrul, Kabid. IKP Diskominfo Eka Putra Pernanda, perwakilan dari Kesbangpol dan Pengurus Parpol Pengusung Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.(Fadli)
